Media Berita Indonesia

Sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sudah memasuki masa pensiun sejak 30 Oktober 2009. Namun hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum membicarakan mengenai siapa-siapa calon anggota Wantimpres.

"Hingga saat ini belum dibicarakan, belum dibahas," ujar Juru Bicara Presiden SBY Bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha, kepada detikcom, Minggu (17/1/2010).

Posisi Wantimpres, menurut Julian, masih diperlukan dalam masa pemerintahan kedua Presiden SBY. "Seyogianya iya, masih diperlukan," kata Julian.

Pembentukan Wantimpres sesuai amanah Undang-Undang No 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Anggota Wantimpres diangkat melalui Keppres No.28/M/2006.

9 Anggota Wantimpres dilantik 11 April 2007. Mereka adalah Ali Alatas (Bidang Hubungan Internasional), Prof Dr Emil Salim (Bidang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan), Rahmawati Soekarnoputri, SH (Bidang Politik), Dr Syahrir,SE (Bidang Ekonomi), KH Ma'ruf Amin (Bidang Kehidupan Beragama), Dr TB Silalahi, SH (Bidang Pertahanan Keamanan), Dr Adnan Buyung Nasution, SH (Bidang Hukum), Prof S Budi Santoso (Bidang Sosial Budaya), Prof Dr Ir Radi A Gani (Bidang Pertanian).

Mantan anggota Wantimpres, Adnan Buyung Nasution, kerap bersuara lantang terhadap pemerintah. Terakhir, pria berambut putih ini meminta kepada Presiden SBY untuk memberi kesaksian kepada Pansus Angket Century.

Julian memastikan, Buyung dan 8 anggota Wantimpres lainnya sudah pensiun. "Harus dipastikan, bahwa Pak Buyung sudah menjadi mantan, sudah lama," pungkas Julian tanpa menyebutkan kapan persisnya Keppres pensiun diturunkan.



Sumber

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menerima surat permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusut aliran dana alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 126,79 miliar untuk mobil dinas menteri dan pejabat tinggi negara.

"Belum ada permintaan dari pihak-pihak untuk audit," ujar Kepala BPK Hadi Purnomo di sela acara Family Gathering dalam rangka hari ulang tahun BPK yang ke-63 di Kantor Pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (17/1/2010).

Namun kalaupun surat tersebut sudah diterima, Hadi juga masih belum dapat memastikan apakah BPK akan mengaudit hal tersebut atau tidak.

"Ya kita lihat dong sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita baca dengan benar," kata dia.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut aliran dana alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 126,79 miliar untuk mobil menteri.

Ketua Banggar DPR Harry Azhar Aziz,pada Oktober 2008, DPR telah mengesahkan anggaran sebesar Rp 63,99 miliar untuk kendaraan menteri atau pejabat setingkat menteri/Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara. Dana ini dialokasikan dalam anggaran Mendesak Departemen Keuangan dengan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Sekretariat Negara dan sudah masuk pada APBN 2009.

Rinciannya, 79 mobil dengan harga satuan Rp 810 juta. Namun, pada 19 Oktober 2009 Menkeu mengajukan lagi anggaran sebesar Rp 62,805 miliar untuk pajak mobil sesuai dengan surat Menteri Keuangan kepada DPR no. 652/MK/02/2009. Dengan penambahan tersebut, total anggaran untuk mobil tersebut menjadi Rp 126,79 miliar.

Anggaran ini, tambah Harry, sudah disetujui Banggar DPR tertanggal 3 November 2009. Yang menjadi pertanyaan saat ini, ungkap Harry, apakah anggaran yang dikucurkan DPR pada 2008 sudah termasuk pajak atau belum. Pihaknya juga masih mempertanyakan jenis mobil dan harga pasti mobil tersebut. Oleh karena itu, dia mengharapkan BPK bisa menyelidiki aliran alokasi anggarannya.

"Badan Anggaran tidak diberitahu jenis mobil apa atau harganya berapa. Saya kira biar BPK memeriksa nanti dalam pemeriksaan APBN/P 2009 apakah ada pelanggaran spesifikasi pembelian tidak sesuai dengan peruntukan semula. Laporan BPK diharapkan pada pertengahan 2010 dan dibahas dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) APBN DPR," jelas Harry, Rabu (30/12/2009)


Sumber